Diperlukan Kebaikan Universal dalam Era Modern

Posted on

Tegasnya, yang dibutuhkan saat ini dalam meretas apa yang kerap disebut sebagai “problem modernitas” adalah fikih sosial, bukan konstitusionalisasi hukum Islam yang dioperasikan secara paksa. Fungsi fikih sosial ini sangatlah progresif, di antaranya menjadi “counter discourse” terhadap hegemoni pola pemikiran lama yang konservatif. Sebab, konsep kunci seluruh pemikiran hukum dalam Islam adalah mashalih al-`ammah, kebaikan universal.

Dengan cara pandang dan wacana fikih sosial ini, maka penyikapan yang dilakukan secara radikal terhadap segala bentuk patologi sosial, termasuk pelacuran, tidak akan terjadi. Sebaliknya, akan mewujud penyikapan secara moderat (tawasuth), bijaksana (tawazun), dan selalu memberikan jalan pemecahan, tidak tergesa melakukan tindakan yang justru bisa membawa pada dampak destruktif yang berkesinambungan.

Maka, kalau dibesut dari apa yang dilakukan oleh kaum fundamentalisme, adalah terpancangnya kepelikan yang tersimpuh dalam operasionalisasi pelembagaan syariat Islam. Karena, yang dihadapi adalah masalah kemanusiaan yang semakin kompleks. Syariat Islam dalam doktrin dan praksisnya sesungguhnya selalu memperhatikan aspek-aspek esoteris, bukan semata eksoteris. Artinya, Islam amat peduli pada segi religiusitas manusia yang bersifat subtil dan lebih berkaitan dengan spiritualitas (ruhaniyyah). Hal ini seperti terungkap dalam sabda nabi bahwa Allah tidak melihat segi lahiriah manusia, melainkan hati atau segi batin manusia.

Secara aplikatif, Islam telah memberikan rumusan kemanusiaan, seperti yang tersurat dalam konsep al-kulliyah al-khamsah, yakni lima prinsip universal yang meliputi: menjaga kebebasan beragama (hifdz din); memelihara kelangsungan hidup (hifdz nafs); menjamin kelangsungan keturunan (hifdz nasl); melindungi kepemilikan harta benda (hifdz mal); dan menjamin kreativitas berpikir, kebebasan berekspresi, dan mengeluarkan pendapat (hifdz `aql).

Aktualisasi kelima prinsip ini bisa dikembangkan menjadi kerangka konsep HAM serta pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Karena itu, tidak ada alasan untuk membenturkan nilai-nilai Islam dengan HAM ataupun demokrasi. Melalui paradigma ini pula, syariat Islam justru tampak jelas memiliki sisi universalitas dan kosmopolitan, yakni merupakan pranata yang progresif untuk menciptakan kesalehan sosial dan mewujudkan visi peradaban Islam yang hanif.

Umat Islam haruslah tetap menjadi umat yang “berada di tengah” (ummatan wasathan) dalam ikhtiar membebaskan umat manusia dari keterbelengguan. Dan, pelacuran yang telah menjasad dalam kehidupan sosial tidak mesti didekati secara verbalistik dan radikal. Pelacuran lagi-lagi adalah persoalan kemanusiaan (ahwal al-syakhshiyah), yang membutuhkan cara-cara manusiawi dengan mendasarkan pada kesamaan martabat.

Dalam konsep dakwah Islam, sesungguhnya yang perlu dikedepankan adalah amar ma’ruf (mengajak pada kebaikan), bukannya lebih mengobarkan nahi munkar (melarang kemungkaran). Oleh sebab itu diperlukan pendekatan kausatif-sosiologis (akhaffu dhararain wa sadz dzari’ah) dengan melihat latar belakang pelaku pelacuran. Karena, sesungguhnya yang turut melestarikan pelacuran bukan semata kaum perempuan, tetapi juga kaum laki-laki, masyarakat, penguasa bahkan pemimpin agama sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*